Prenuptial & Postnuptial Agreement adalah dokumen hukum sah yang dibuat oleh pasangan untuk mengatur pembagian harta, kewajiban, serta tanggung jawab keuangan selama perkawinan berlangsung maupun jika pernikahan berakhir, baik melalui perceraian maupun kematian. Di Indonesia, istilah ini secara resmi disebut Perjanjian Perkawinan. Meskipun awalnya dianggap tabu karena faktor budaya, pemahaman dan penerimaan masyarakat—terutama di kalangan pasangan muda—semakin meningkat seiring tingginya kesadaran akan perlindungan hukum.
Kapan Prenuptial & Postnuptial Agreement Dibuat?
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015, pembuatan perjanjian perkawinan di Indonesia kini jauh lebih fleksibel:
- Sebelum Pernikahan (Prenuptial Agreement): Dibuat saat masa tunangan atau persiapan pernikahan. Sangat disarankan disusun jauh-jauh hari agar kedua belah pihak memiliki waktu berpikir yang tenang dan matang.
- Selama Ikatan Pernikahan (Postnuptial Agreement): Pasangan yang sudah menikah bertahun-tahun kini diperbolehkan membuat perjanjian pisah harta kapan saja selama ikatan perkawinan masih berjalan, sepanjang tidak merugikan kepentingan pihak ketiga.
Tujuan Prenuptial & Postnuptial Agreement
- Melindungi Harta Pribadi: Memisahkan harta bawaan (sebelum menikah) agar tidak bercampur dengan harta yang diperoleh selama masa pernikahan.
- Memisahkan Tanggung Jawab Utang: Melindungi salah satu pihak dari kewajiban melunasi utang pribadi pasangannya, misalnya utang akibat kerugian bisnis atau investasi.
- Mengatur Pembagian Harta: Memungkinkan pasangan menentukan sendiri skema pembagian aset jika terjadi perceraian, tanpa harus bergantung pada ketetapan umum hukum perkawinan yang belum tentu sesuai.
- Melindungi Bisnis Keluarga: Menjaga aset perusahaan atau bisnis keluarga dari klaim pasangan saat terjadi pembagian harta gono-gini, sehingga operasional bisnis tetap aman.
- Memastikan Hak Anak: Melindungi hak finansial dan waris bagi anak-anak, baik anak kandung maupun anak dari hubungan pernikahan sebelumnya.
- Syarat Kepemilikan Properti Pasangan Campuran: Sangat krusial bagi pasangan beda kewarganegaraan (WNI-WNA) agar pihak WNI tetap memiliki hak hukum untuk membeli dan memiliki properti (Hak Milik) di Indonesia.
Apa yang Harus Diperhatikan dalam Prenuptial & Postnuptial Agreement?
- Keterbukaan dan Kejujuran: Kedua belah pihak wajib transparan dalam mengungkapkan seluruh aset dan utang yang dimiliki sebelum perjanjian ditandatangani guna menghindari pembatalan hukum di kemudian hari.
- Dibuat Melalui Notaris: Di Indonesia, perjanjian perkawinan wajib dibuat dalam bentuk akta otentik di hadapan Notaris.
- Wajib Didaftarkan secara Resmi: Perjanjian harus didaftarkan di Lembaga Pencatatan Perkawinan (KUA untuk pemeluk agama Islam, atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk non-Muslim) agar berlaku dan mengikat pihak ketiga (seperti bank atau rekan bisnis).
- Penyusunan yang Jelas: Bahasa yang digunakan harus tegas, spesifik, dan tidak multitafsir guna menghindari perdebatan di pengadilan.
- Kepatuhan terhadap Hukum dan Kesusilaan: Isi perjanjian tidak boleh melanggar undang-undang, ketertiban umum, adat, agama, maupun norma kesusilaan yang berlaku.
Kesimpulan
Prenuptial & Postnuptial Agreement atau perjanjian perkawinan bukan lagi sekadar bentuk ketidakpercayaan, melainkan alat perencanaan finansial yang cerdas dan realistis. Melalui dokumen ini, pasangan tidak hanya berinvestasi dalam perlindungan hukum, tetapi juga membangun transparansi, komunikasi yang sehat, serta rasa saling menghormati demi keberlangsungan hubungan jangka panjang.
Jika Anda ingin mendapatkan inspirasi dunia dan inspirasi spiritual lainnya, jangan ragu untuk mengunjungi website hasanah.info. Bersama-sama, kita bisa menjalani hidup yang penuh berkah dan hasanah fiddunya wal akhirah
