Makar: Sebuah Fenomena Kompleks dalam Dinamika Politik dan Sosial

Dalam dunia politik dan hukum, istilah “makar” sering kali menjadi perbincangan yang hangat dan kontroversial. Fenomena ini tidak hanya sekadar persekongkolan politik semata, tetapi juga mencerminkan dinamika kekuasaan, ketidakpuasan struktural, dan strategi aktor politik dalam memperjuangkan aspirasi secara non-konstitusional.

Artikel ini akan membahas mengenai makar, mulai dari pelurusan pengertian (etimologi dan hukum), bentuk-bentuk, motif, dampak, hingga implikasinya dalam konteks sejarah dan kontemporer.

Secara etimologis, kata “makar” berasal dari bahasa Arab, yaitu makr (مكر), yang berarti tipu daya, muslihat, atau akal bulus. Kata ini kemudian diserap ke dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makar diartikan sebagai akal busuk, tipu muslihat, serta perbuatan atau usaha menjatuhkan pemerintah yang sah.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP), istilah makar diadopsi dari bahasa Belanda, yaitu aanslag, yang arti harfiahnya adalah “serangan”. Penting untuk dicatat bahwa dalam hukum pidana, makar tidak sama dengan sekadar rencana rahasia. Persekongkolan yang masih berupa rencana dikategorikan sebagai permufakatan jahat (samenspanning). Makar baru dianggap terjadi apabila niat jahat tersebut telah diwujudkan ke dalam permulaan pelaksanaan serangan nyata yang bertujuan untuk:

1. Membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan Wakil Presiden.
2. Menggulingkan pemerintahan yang sah (kudeta).
3. Memisahkan sebagian wilayah negara (separatisme).

Dalam dinamika sosial-politik global, makar dan pergolakan kekuasaan dapat muncul dalam berbagai bentuk:

• Kudeta Militer (Military Coup): Upaya menggulingkan pemerintahan sipil yang sah melalui pemanfaatan kekuatan bersenjata atau militer.
• Gerakan Separatis atau Pemberontakan: Upaya memisahkan diri dari negara induk secara sepihak, baik melalui jalur diplomasi ilegal maupun pemberontakan bersenjata.
• Konspirasi Elit (Intrik Politik): Persekongkolan di kalangan elit penguasa untuk menyingkirkan lawan politik secara tidak sah di luar mekanisme konstitusi yang berlaku.
• Disrupsi Digital (Aspek Kontemporer): Di era modern, upaya pelemahan legitimasi pemerintah tidak lagi hanya mengandalkan kekuatan fisik, melainkan melalui serangan siber terstruktur, sabotase infrastruktur kritis, dan kampanye disinformasi masif untuk menciptakan ketidakstabilan sosial.

Terjadinya makar umumnya dipicu oleh akumulasi berbagai faktor kompleks, antara lain:

• Ketidakpuasan Struktural: Adanya persepsi bahwa pemerintah yang berkuasa bersikap otoriter, korup, atau gagal menyejahterakan rakyat.
• Perebutan Kekuasaan (Power Struggle): Ambisi dari kelompok atau aktor tertentu untuk merebut otoritas tertinggi demi kepentingan ideologi, golongan, atau personal.
• Ideologi Radikal: Dorongan dari kelompok ekstrem yang menuntut perubahan sistem negara secara drastis dengan mengabaikan jalur hukum dan konstitusi.
• Polarisasi Sosial dan Ketidakadilan: Reaksi atas diskriminasi sistemik atau ketimpangan ekonomi yang dirasakan oleh kelompok masyarakat tertentu.

Makar membawa konsekuensi yang signifikan bagi stabilitas nasional dan tatanan sosial:

1. Keruntuhan Stabilitas Politik: Memicu krisis legitimasi, kekosongan kekuasaan, atau pergantian rezim yang disertai kekacauan hukum.
2. Keterpurukan Ekonomi: Ketidakpastian keamanan akibat makar secara instan menurunkan kepercayaan investor, merusak infrastruktur, dan menghentikan roda perekonomian.
3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM): Polarisasi fisik atau konflik bersenjata dalam proses makar sering kali mengorbankan warga sipil dan memicu represi aparat.
4. Polarisasi Sosial yang Mendalam: Menciptakan keretakan horizontal di masyarakat yang membutuhkan waktu lama untuk dipulihkan (rekonsiliasi).

Sejarah domestik dan global mencatat berbagai peristiwa yang merefleksikan fenomena ini:

• Peristiwa 1965 di Indonesia: Konflik politik dan militer yang menjadi titik balik pergeseran kekuasaan besar-besaran di Indonesia, yang diawali oleh intrik kekerasan dan tuduhan konspirasi.
• Kudeta Militer di Myanmar (2021): Tindakan junta militer menggulingkan pemerintahan sipil hasil pemilu demokratis, yang memicu krisis politik dan kemanusiaan berkepanjangan.
• Plot Geopolitik Modern: Berbagai upaya intervensi asing maupun domestik di negara-negara berkembang (seperti konflik internal di beberapa negara Amerika Latin dan Timur Tengah) untuk menggulingkan rezim yang sedang berkuasa.

Mencegah terjadinya makar membutuhkan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya mengandalkan pendekatan keamanan (security approach):

• Penegakan Hukum secara Adil: Menindak tegas segala bentuk ancaman kedaulatan sesuai koridor hukum yang transparan dan akuntabel, tanpa menjadikannya alat pembungkaman kritik.
• Penguatan Demokrasi dan Kesejahteraan: Membuka ruang dialog yang inklusif serta memperkecil ketimpangan ekonomi guna meredam pemikiran radikal.
• Edukasi Literasi Politik dan Digital: Membangun ketahanan masyarakat terhadap narasi disinformasi yang bertujuan memecah belah bangsa.

Makar merupakan fenomena politik-hukum yang kompleks. Dinamika ini merefleksikan adanya benturan kekuasaan dan manifestasi dari ketidakpuasan ekstrem terhadap sistem yang berjalan. Meskipun tindakan ini dikategorikan sebagai kejahatan serius terhadap keamanan negara karena melanggar konstitusi, pencegahannya tidak bisa dilakukan hanya melalui represi. Negara harus hadir memelihara keadilan sosial, menegakkan hukum yang objektif, dan memperkuat pilar-pilar demokrasi agar stabilitas nasional dapat terjaga secara berkelanjutan.

Jika Anda ingin mendapatkan inspirasi dunia dan inspirasi spiritual lainnya, jangan ragu untuk mengunjungi website hasanah.info. Bersama-sama, kita bisa menjalani hidup yang penuh berkah dan hasanah fiddunya wal akhirah